Kabandiklat Kejaksaan Ajak Mahasiswa Agar Cermati & Kuasai UU ITE

Kabandiklat Kejaksaan Ajak Mahasiswa Agar Cermati & Kuasai UU ITE

RADARINDO.co.id-Jakarta:
Kepala Badan Diklat (Kabandilat) Kejaksaan RI Setia Untung Arimuladi mengatakan sejak diberlakukannya UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), membawa konsekuensi logis di tubuh institusi penegak hukum di Indonesia.
UU tersebut menuntut aparatur hukum memahami dan menguasai teknologi informasi secara komprehensif. Dulu perbuatan secara konvensional mudah diselesaikan. Kini berhadapan dengan perbuatan hukum yang hanya dapat dirasakan akibatnya saja tanpa diketahui siapa pelaku dan dimana perbuatan itu dilakukan karena terjadi di dunia maya.
Demikian dikatakan Setia Untung dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (28/2/2020), saat memberikan kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) Padang Sumatera Barat, tanggal 25 Februari 2020.
Dihadapan 500 mahasiswa dan akademis Unand, dikatakan bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi informasi secara global membawa dampak luas di tengah-tengah kehidupan masyarakat. “Karennya para penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Advokat harus mereposisi diri era disruption atau era revolusi industri 4.O ini,” ujarnya dengan nada tegas.
Profesionalisme, ujarnya lagi, sangat dituntut dalam menyelesaikan tugas-tugas berat dalam bidang hukum ke depan. Sebab ditangan para penegak hukum itu kepastian hukum dapat diwujudkan bagi para pencari keadilan. “Tantangan bukanlah sesuatu yang harus dielakkan melainkan harus dihadapi dengan cara dan strategi yang tepat, hingga semuanya mendapatkan ruang dalam ilmu hukum dan implementatif,” ujar mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung.
Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai integritas tinggi, misalnya dengan mulai mengubah proses penanganan perkara. Sehingga terjaminnya kepastian hukum yang menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia (HAM).
Hal ini tidak terlepas bagaimana penguasaan terhadap teknologi (Cyber Crime), dan, penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Masyarakat Indonesia, perlu dibarengi dengan sentuhan hukum, sehingga eksistensi negara hukum dapat terus dipertahankan. Artinya, dukungan pemerintah dalam pengembangan teknologi informasi harus diikuti dengan perkembangan hukum, hingga kemajuan teknologi tersebut dapat bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat dan negara serta dapat mendorong masuknya investor ke Indonesia.
Bahwa dampak kemajuan teknologi tak hanya menciptakan perdagangan elektronik (electronic commerce – E-commerce) hingga melenyapkan konsep jual beli konvensional. Tapi juga menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap ekses-ekses negatif teknologi tersebut. Seperti kejahatan terhadap Credit Card atau Anjung Tunai Mandiri (ATM) serta ancaman keadidayaan teknologi informasi sebagai pengganti tenaga manusia dalam dunia kerja seperti maraknya online shopping.
Sejumlah mahasiswa dan berbagai kalangan termasuk aktivis LSM/LSM menyambut baik materi paparan yang disampai pria bernama lengkap Setia Untung Arimuladi. (KRO/RD/Tim)